MAKALAH SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL
SATU ABAD KEBANGKITAN NASIONAL
KE MANA INDONESIA MULIA
Toynbee:” Pergerakan nasional adalah jawaban terhadap tantangan zaman dalam
suatu kurun waktu sejarah tertentu, Ia
merupakan panggilan sejarah untuk mengatasi tantangan zaman tertentu yang bergerak dari
satu titik kegelapan ke titik terang
yang menderang. Cita-citanya adalah terciptanya
orde social baru ”.
Peryataan Toynbee di atas memberikan gambaran bahwa pergerakan nasional adalah suatu momentum perubahan dari
suatu titik ke suatu titik cita-cita perjuangan. Setiap pergerakan mempunyai jiwa zaman yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya
jiwa zaman masa pergerakan nasional 1908
adalah Dari perjuangan yang tidak terorganisir menjadi terorganisir; Dari perjuangan
yang tidak terencana menjadi terencana:
dari perjuangan yang sifatnya ke daerahan
menjadi perjuangan yang sifatnya nasional; Dari bangsa yang tidak ber
parlemen menjadi bangsa yang berparlemen.
Akumulasi dari berbagai makna zaman itu bercita-cita
mencapai Indonesia mulia.
Lalu
yang menjadi pertanyaan adalah Jiwa zaman apa yang dimiliki bangsa ini setelah 100 tahun kebanngkitan nasional, masih
adakah nilai kesetiakawanan sosial, Apakah masih dibutuhkan kebangkitan nasional
di tengah kemerdekaan, apakah kebodohan dan
kemiskinan bukan dianggap sebagai
persoalan kebangsaan, apakah ketergantungan
yang menghilangkan kemandirian
bangsa kita bukan suatu persolan. Jika pertanyaan itu dicermati membangun Keindonesiaan
kita ke depan semakin berat.
Di usia 100 tahun, sebuah negara bangsa
yang namanya “awal pergerakan Indonesia” tentu sudah merupakan momentung sejarah yang penting.
Itulah sebab dalam dalam teori Lingkaran
Agraria Besar yang diperkenalkan oleh h
Imanuel Le Roiladurie satu abad perjalanan suku bangsa itu adalah momentung
perubahan besar, paling tidak dua hal yang harus dicermati yaitu kontinuitas dan diskontinuitas
keberlangsungan negara itu. Bagaimana dengan bangsa Indonesia sekarang, setelah
genap 100 tahun merumuskan kata Indonesia Mulia yang pada tahun 1918 kata
Indonesia Mulia yang diperkenalkan Budi Utomo itu berubah menjadi Indonesia
merdeka. Makalah ini akan menjelaskan selukbeluk terbentuknya pergerakan nasional
tahun 1908 yang berimplikasi pada munculnya kelembagaan politik dan konsep
kelembagaan ekonomi dalam membangun cita-cita pergerakan. Untuk menjelaskan
makna pergerakan tahun 1908 maka diperlukan refleksi perjalanan kebangssan kita
sekarang ditenganh krisis global dan rapuhnya rasa kesetiakawanan yang
melahirkan suatu zaman baru kebangkitan nasional kedua yaitu perang melawan kebodohan
kemiskinan.
A. Budi
Utomo Sebuah Pergerakan .
Kata Pergerakan Nasional, mengandung
suatu pengertian, yaitu merupakan perjuangan yang dilakukan oleh organisasi
secara modern kearah perbaikan taraf hidup bangsa Indonesia yang disebabkan
karena rasa tidak puas terhadap keadaan masyarakat di bawah tekanan
imeprilisme. Dengan demikian istilah ini mengandung arti yang sangat luas,
bukan hanya memperbaiki derajat bangsa tetapi meliputi gerakan kesetiakawanan sosial melalui pendidikan. Raden Soeweji ayah Soetomo, boleh berbangga
hati karena ia melahirkan seorong putra
yang kemudia hari menjadi pelopor pergerakan nasional Indonesia
Pergerakan Nasional yang diawali
gerakan Budi Utomo. , mendapat sprit dari
para pelajar yang belajar di Negeri Belanda. Para pelajar mendirikan suatu perkumpulan pelajar yang
namanya “Indische Vereniging”. Pada awalnya Perkumpulan ini tidak mempunyai
tujuan politik. Tetapi pada prinsipnya adalah
ingin memperhatikan kepentingan bersama penduduk Hindia Belanda yang
berada di negeri Belanda. Raden Soeweji
ayah Soetomo, boleh berbangga hati karena ia melahirkan seorong putra yang kemudia hari menjadi
pelopor pergerakan nasional Indonesia
Istilah Nasional berarti bahwa
pergerakkan-pergerakkan tersebut merupakan pergerakkan yang bercita-cita
nasional yaitu cita-cita mencapai kemerdekaan bangsa. Seusai Perang Dunia I
tahun 1918, jumlah pelajar dan mahasiswa dari Indonesia yang belajar ke negeri
Belanda bertambah banyak . Diantara mahasiswa mahasiswa tersebut terdapat dua
aliran :
a.
Aliran yang moderat
yaitu aliran yang tidak menginginkan Indonesia lepas dari negeri Belanda, aliran
ini dipimpin oleh Notosuroto;
b.
Aliran progressif,
aliran ini berhasil merubah Indishe Vereniging pada tahun 1922 menjadi
Perhimpunan Indonesia.
Faktor-faktor
yang menyebabkan timbulnya pergerakkan nasional, ada 2 faktor :
a.
Faktor Yang berasal
dari luar negeri, yaitu adanya reaksi terhadap imperialisme atas bangkitnya
nasionalisme Asia. Selain itu kemenangan Jepang terhadap Rusia juga merupakan
bukti bahwa bangsa timur dapat mengalahkan bangsa barat.
b.
Faktor yang berasal
dari dalam negeri yaitu adanya rasa tidak puas dari bangsa Indonesia terhadap
penjajahan dan penindasan kolonial, misal reaksi-reaksi/ perang melawang
Belanda yang dipimpin oleh Pattimura, Cuk di Tiro, P. Diponegoro, Hasanuddin
dll.
Adanya gerakan-gerakan yang timbul
berupa “gerakan emasnsipasi” yang menginginkan, adanya suatu pembaharuan.
Dengan terbentuknya organisasi seperti Budi Utomo, Jong Sumatra, Jong Ambon, Jong
Celebes dan sebagainya terciptalah suatu kerangka dalam mana para anggotanya dapat menjalankan
peranan masing-masing terkoordinir agar
organisasi berfungsi seefektif mungkin untuk membela kepentingan bersanma serta mencapai tujuannya. Disamping
integrasi teleofungsional yang dapat dihasilkan, Organisasi juga menciptakan suatu arena
politik di mana dapat dilaksanakan
komunikasi intra dan interorganisasi untuk membentuk tujuan kolektif yang tidak
berdasarkan kekuasaan otoritarian tetapi
melalui musyawarah.
Dengan demikian organisasi
Budi Utamo bertujuan dua hal, pertama
sosialisasi-nilai-nilai politik seperti
demokrasi dan yang kedua memupuk
pengalaman atau kesetiakawanan soisial yang tidak dapat dihasilkan masa-masa sebelumnya. Tambahan pula arena
tersebut secara selektef dan kompetitif
menyaring kepemimpinan secara otoritasnya, otoritas mana sangat
produktif untuk memupuk solidaritas di
satu pihak dengan mengembangkan identitas gologan di lain pihak
Sudah tentu partai politik berfungsi untuk membangun solidaritas sebagai
nilai dasarnya dilaksanakan tidak hanya secara politik membentk konsensus,
tetapi juga secara terampil mengelolah konflik-konflik yang muncul. Pendeknya
dalam kerangka organisasi terjadi proses politisasi atau pemulaan pelakuan
politik terarah ke pelembagaan politik.Dalam
hubungan ini perlu dicatat bahwa Budi
Utomo yang pada awalnya bersifat politik sepuluh tahun kemudian sudah
berwajah sebagai partai politik.
Ada dua segi yang mulanya
ditegakkan oleh dua pemimpin pergerakan
kebangkitan nasional adalah, pertama masalah hak berserikat dan berkumpul , kedua masalah perwakilan
rakyat. Dalam hal petama,
artikel 111 Regeringsreglemen (peraturan pemerintah) yang masih berlaku
pada masa itu tidak membenarkan bangsa
kita hak berserikat dan berkumpul dalam
arti politis. Itulah sebabnya antara lain mengapa serikat Islam yang didirikan pada tahun 1911 tidak
terang-terangan menamakan dirinya sebuah
partai, meskipun tuntutannya bersifat politik. Tetapi harus diakui bahwa
berangsur-angsur tersebut ditelerir oleh pemerintah Hindia Belanda, tentu dalam
batas-batas yang ketat, tergantung pada masa tertentu. Maksud untuk
membentuk Dewan rakyat umpamanya
memberikan kelonggaran hak tersebut apalagi mengambil hati rakyat untuk
menghadapi perang Dunia Pertama.
Dalam hal kedua yaitu perwakilan rakyat (Volksraad)
tidak dapat memenuhi keinginan pejuang
para pergerakan kebangsaan . pada tahun 1918 sesudah volksraad dibentuk
suatu mosi yang terkenal dengan nama mosi Cokroaminoto menuntuk agar secepatnya
disusun suatu parlement yang dipilih oleh rakyat dengan hak menentukan hukum
sepenuhnya dan dibangunkan suatu pemerintahan
yang bertanggungjawab kepada parlement. Cokroaminito sebagai perseden
Serikat Islam memang menjadi angoota Volskraad pada saat itu dan
mendapat dukungan dari berbagai anggota. Mulanya mereka berharap bahwa
Vollksraad ini mencerminkan mengenai
sistem perwakilan dan ketika harapan tak terkabul seperti yang diberi cap H.
Agussalim, kemudian para pemimpin tidak sadar membiarkan volskraad berkembang.
Mosi tersebut menuntut bahwa hak pilih sepenuhnya harus diakui pada rakyat,
badan perwakilan volksraad mempunyai hak
legislatif penuh dan ketiga parlemen
mempunyai kekuasaan tertinggi terhadap siapa pmerintah harus
bertanggungjawab
B. Budi Utomo
Gerakan kesetikawanan Sosial
Pada awalnya Budi Utomo adalah sebuah gerakan
kesetikawanan sosial yang cita-citanya
membangun masyarakat Jawa dan Madura. Ia bercita-cita mewujudkan Gerakan
Indonesia Mulia. Cita-cita tersebut diawali dengan kepeloporan Soetomo sebagai
pendiri Budi Utomo (BU). Kesan sepintas bila kita mempelajari perilaku Soetomo
sebagai pendiri BU. adalah mencapai
cita-cita Indonesia mulia. Untuk
mencapai itu Soetomo membentuk
oraganisasi Budi Utomo, Persatuan bangsa Indonesia (PBI) Rukun Tani dan sebagainya. Sangat tepat kalau
perestasi tersebut sebagai langkah maju
langkah seorang pembaharu dengan
hasilnya sebuah organisasi yang berstandar modern paling tidak pada masa
pergerakan nasional.
Dalam bidang politik, Soetomo dikenal sebagai
seorang kooperator, hal ini dapat dipahami sebagai sikap praktis Soetomo. Ia
sadar bahwa bangsa Indonesia masih memerlukan bantuan pemerintah Belanda.
Hal itu dianggapnya bermanfaat tanpa
perlu merendahkan martabat sendiri. Namun bukan Soetomo sama sekali tidak bersikap non kooperasi. Sebab ketika itu ia
yakin bahwa cara parlementer bukan
lagi merupakan hal-hal yang terbaik saat
itu. Ia rela berkorban keluar dari Dewan
kota Praja Surabaya. Demikian juga pada waktu peristiwa penolakannya untuk menjadi
anggota Dewan rakyat (volksraad) adalah karena Gubernur Jenderal tidak
menempati janjinya untuk memberikan
konsesi pada Soetomo
Soetomo sangat dibenci oleh
golongan komonis karena pernaytaa-pernyataanya yang menentang tindakan komunis,
terutama gerakan-gerakan fisik yang dekat dengan keberutalan pada saat itu.
Dari Seluruh aktivitasya ia pernah menjadi penasehat Muhammadiyah dan banyak
teman-temanya dari nahdatul Ulama. Komite Kolliyh Islam Islam pernah
didirikannya sewaktu ia pulang dari lawatannya ke Eropa.
Kontrasnya seotomo juga dikenal sebagai seorang taradisionalis. Dalam polemiknya
dengan Sultan takdir Alisyahbana dia dengan tegas menolak pendidikan Barat yang
dianggapnya telah mengagsingkan Indonesia dari kebudayaan sendidiri dan
mencetak manusia-manusia yang tidak sosial. Model pendidikan yang diinginkan
Soetomo adalah seperti yang terdapat
dalam berbagi pondok pesanteren.
. Hanya ada satu jalan untuk mewujudkan satu negara modern , Indonesia mulia, sebagai
pengganti kata Indonesia medeka. Yaitu keluar dari lingkungan tardisonal.
Sesuai dengan anak zamannya Budi Utomo
telah menampilakn diri sebagai Organisasi modern pertama meskipun masih
bersifat lokal, terbatas pada Jawa dan Madura saja. Suatu organisasi yang dikelolah berdasarkan
teknik-tekni berorganisasi . Pengaruh tradisi Jawa memang sangat kuat terhadap
pribadi sang tokoh ini, meskipun oraganisasinya sedang bergulat menuju
cita-cita Indonesia mulia. Sebagai orang Jawa Soetomo enggang mengungkapkan
dirinya secara terbuka. Ia melihat fakta
sebagai hal yang samar-samar, tidak eksplisit, kehalusan budinya dan tata
kramanya menyebabkan selalu merahasiakan serangan-serangan dan fitna-fitnah
dari rekan –rekan seperjuangannya yang merasa diri dan peranannya yang
menonjol.
Kekaguman dan penghayatan
Soetomo terhadap tradisi Jawa tidak
hanya tersirat dalam tindakannya, melainkan juga secara tersurat jua ia
berani megungkapkan dirinya sebagai Pantaisme monoisme Jawa. Panteisme in terungkap secara jelas dalam catatan perbicangan dengan seorang teman karabnya Kyai H. Mansoer dengan tandas dikatakan: Penjelmaan tuhan yang terahir adalah ummat manusai. Soetomo percaya bahwa saya adalah dia dan dia adalah saya.
Aku dan dia adalah satu dalam hakekat yakni penjelmaan tuhan. Aku penjelmaan
tuhan yang sadar . Itulah sebabnya kau harus menolong menyadarkan aku yang belum sadar . akau harus
berbuat baik kepada diriku
Dengan terbentuknya organisasi seperti Budi Utomo, Jong Sumatra, Jong Ambon, Jong
Celebes dan sebagainya terciptalah suatu kerangka dalam mana para anggotanya dapat menjalankan peranan
masing-masing terkoordinir agar
organisasi berfungsi seefektof mungkin untuk membela kepentingan bersanma serta mencapai tujuannya. Disamping
integrasi teleofungsional yang dapat dihasilkan, Organisasi juga menciptakan suatu arena
politik di mana dapat dilaksanakan
komunikasi intra dan interorganisasi untuk membentuk tujuan kolektif yang tidak
berdasarkan kekuasaan otoritarian tetapi
melalui musyawarah. Dengan demikian organisasi Budi Utamo terwujud dua hal, pertama
sosialisasi-nilai-nilai politik seperti
demokrasi dan yang kedua memupuk
pengalaman tau kesetiakawanan soisial yang tidak dapat diperoleh masa-masa
sebelumnya. Tambahan pula arena tersebut secara selektef dan kompetititif menyaring kepemimpinan secara otoritasnya,
otoritasmana sangat produktif untuk
memupuk solidaritas di satu pihak dengan mengembangkan identitas gologan di
lain pihak
Sudah
tentu partai politik berfungsi untuk
membangun solidaritas sebagai nilai dasarnya dilaksanakan tidak hanya secara
politik membentk konsensus, tetapi juga secara terampil mengelolah
konflik-konflik yang muncul. Pendeknya dalam kerangka organisasi terjadi proses
politisasi atau pemulaan pelakuan politik
terarah ke pelembagaan politik.Dalam hubungan ini perlu dicatat
bahwa Budi Utomo yang pada awalnya
bersifat politik sepuluh tahun kemudian sudah berwajah sebagai partai politik.
Ada dua
segi yang mulanya ditegakkan oleh dua pemimpin
pergerakan kebangkitan nasional adalah, pertama masalah hak berserikat dan berkumpul , kedua masalah perwakilan
rakyat. Dalam hal petama,
artikel 111 Regeringsreglemen (peraturan pemerintah) yang masih berlaku
pada masa itu tidak membenarkan bangsa
kita hak berserikat dan berkumpul dalam
arti politis. Itulah sebabnya antara lain mengapa serikat Islam yang didirikan pada tahun 1911 tidak
terang-terangan menamakan dirinya sebuah
partai, meskipun tuntutannya bersifat politik. Tetapi harus diakui bahwa
berangsur-angsur tersebut ditelerir oleh pemerintah Hindia Belanda, tentu dalam
batas-batas yang ketat, tergantung pada masa tertentu. Maksud untuk
membentuk Dewan rakyat umpamanya
memberikan kelonggaran hak tersebut apalagi mengambil hati rakyat untuk
menghadapi perang Dunia Pertama..
Dalam
hal kedua yaitu perwakilan rakyat
(Volksraad) tidak dapat memenuhi keinginan pejuang para pergerakan kebangsaan . pada tahun 1918
sesudah volksraad dibentuk suatu mosi yang terkenal dengan nama mosi Cokroaminoto
menuntuk agar secepatnya disusun suatu parlement yang dipilih oleh rakyat
dengan hak menentukan hukum sepenuhnya dan dibangunkan suatu pemerintahan yang bertanggungjawab kepada parlement.
Cokroaminito sebagai perseden Serikat Islam
memang menjadi angoota Volskraad
pada saat itu dan mendapat dukungan dari berbagai anggota. Mulanya mereka
berharap bahwa Vollksraad ini
mencerminkan mengenai sistem perwakilan dan ketika harapan tak terkabul
seperti yang diberi cap H. Agussalim, kemudian para pemimpin tidak sadar
membiarkan volskraad berkembang. Mosi tersebut menuntut bahwa hak pilih
sepenuhnya harus diakui pada rakyat, badan perwakilan volksraad mempunyai hak legislatif penuh dan ketiga
parlemen mempunyai kekuasaan tertinggi
terhadap siapa pmerintah harus bertanggungjawab.
.C.Perhimpunan Indonesia Sebagai
Oraganiasi Politik
Tujuan Perhimpunan Indonesia
pada tahun 1922 adalah agar Pemerintah Hindia Belanda bertanggung jawab kepada
rakyat Indonesia, karena meskipun sudah ada Volksraad, tetapi pemerintah Hindia
Belanda tidak bertanggung jawab pada Volksraad, tetapi bertanggung jawab kepada
Pemerintah Pusat di Negeri Belanda. Dengan demikian hal ini berarti bahwa
Volksraad harus diganti dengan Parlemen yang sebenarnya, sehingga pemerintah
bertanggung jawab kepada Parlemen Indonesia. Tujuan ini hanya berlangsung dua
tahun karena pada tahun 1924 karena tujuan Perhimpunan Indonesia berubah
menjadi kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itupun majalah Perhimpunan Indonesia
yang semula bernama “Hindia Putra” diganti dengan nama “Indonesia Merdeka”.
Selain
mengadakan propaganda kemerdekaan Indenesia, Perhimpunan Indenesia juga
mengadakan hubungan dengan gerakan-gerakan nasional negeri lain. Antara lain
Liga Penentang Tindasan Penjajah, Internasionale Komunis dan ikut serta pada
Kongres-kongres Internasional yang bersifat humanistis.
Pada
tanggal 10-15 Februari 1927 Liga Penentang Tindakan Penjajahan mengadakan
Kongres sedunia pertama yang tujuannya menentang imperialisme di dunia dan
tindakan penjajahan di Brussel. Pada kongres tersebut hadir wakil-wakil bahsan
tanah jajahan dan setengah jajahan. Indonesia diwakili oleh Mohammad Hatta,
Nazir Pamuntjak, Gatot, Achama Soebardjo dan Samaun.
Kongres
itu (diadakan sesudah pemberontakan Komunis di Indonesia) mengabil keputusan
antara lain :
a.
Menyatakan simpati
sebesar-besarnya kepada Pergerakan Kemerdekaan Indonesia dan menyokong
pergerakan itu terus menerus dengan segala daya upaya apa pun juga;
b.
Menuntut dengan keras
kepada Pemerintah Belanda agar pergerakan Rakyat Indonesia diberi
kebebasan bergerak, menghapus
keputusan-keputusan hukuman mati dan pembuangan dan menuntut adanya
pengampunan.
Keuntungan
yang dapat diambil oleh Perhimpunan Indonesia dengan menjadi anggota Liga
selain masalah Indonesia menjadi perhatian Internasional juga para
pemuda-pemuda Indonesia berkenalan dengan orang-orang yang mempunyai sikap yang
sama dari tanah-tanah jajahan lain) misalnya orang-orang India, Indo Cina,
Filipina, Mesir) dan juga kaum Pasifik dari orang-orang terpelajar kiri Eropa.
Tuntutan ini membuat pemerintah kolonial
Belanda mengambil tindakan tegas yang akhirnya empat anggota pengurus
Perhimpunan Indonesia yaitu Mohammad Hatta, Nazir Pamuntjak, Abdul madjid, Ali
Sastroamidjojo ditangkap. Mereka pun akhirnya dilepaskan pada sidang pengadilan
Maret 1928 karena pemerintah kolonial
Belanda tidak berhasil membuktikan kesalahan mereka.
Kejadian
ini merupakan suatu peristiwa yang penting karena pengaruh Pehimpunan Indonesia
ternyata semakin besar. Terlebih-lebih dengan adanya pelarangan Partai Komunis
Indonesia, maka asas yang dianut oleh Pehimpunan Indonesia yaitu asas
nasionalisme yang radikal telah mampu menandingi asas Partai Komunis Indonesia.
Diktum
Pehimpunan Indonesia yang kemudian menjadi terkenal antaralain :
a.
Hanya suatu Indonesia
yang bersatu, sambil mengenyampingkan perselisihan dan perbedaan antara
gologan, dapat mematahkan kekuasaan penjajah. Tujuan bersama, kemerdekaan
Indonesia itu memerlukan penghimpunan aksi massa yang sadar atas dasar kekuatan
sendiri;
b.
Turut sertanya semua
lapisan rakyat dalam perjuangan kemerdekaan ini, merupakan syarat mutlak untuk
mencapai tujuan tersebut;
c.
Unsur yang terpenting
dalam tiap-tiap masalah pemerintahan ialah kepentingan yang berlawanan antara
si penjajah dengan si terjajah. Apabila si penjajah selalu ingin mengurangi
jurang antara mereka dengan si terjajah, maka si terjajah harus melawannya
dengan mempertajam jurang tersebut;
d.
Segala usaha harus
diusahakan untuk mengembalikan keadaan jasmani rokhani ke keadaan biasa. Akibat
penjajahan maka kehidupan rohani jasmani Indonesia sangat rusak.
Cita-cita Partai Nasional Indonesia
tidak berbeda dengan cita-cita Perhimpunan Indonesia, Yaitu mencapai
kemerdekaan Indonesia. Nasionalisme yang radikal dipropagandakan untuk mempengaruhi
rakyat.Trilogi Partai Nasional Indonesia yang ditanamkan pada rakyat adalah
jiwa nasional ( nationaale geest ), rekad nasional ( nationaale wil ), dan
tindakan nasional ( nationnale daad ). Dengan cara ini Partai Nasional
Indonesia berusaha dengan kekuatan rakyat sendiri, memperbaiki keadaan politik,
ekonomi, dan budaya. Agar masyarakat sadar akan kemelaratannya dalam alam
penjajahan, maka kepada mereka diceritakan masa lampau Indonesia yang gemilang.
Manusia Indonesia menurut Soekarno dimiskinkan oleh keadaan kolonial. Manusia
Indonesia yang memiliki tanah untuk mencari nafkah, tetapi tetap miskin.
Manusia Indonesia yang miskin itu dinamakan Sukarno Marhaen.
Kelompok-kelompok politik di Indonesia
menjadi sasaran perjuangan Partai Indonesia pula seperti nampak dalam tulisan
Ir. Sukarno pada tahun 1926. Oleh karena kelompok-kelompok partai politik
semakin tertanam rasa nasionalismenya maka
pada akhir tahun 1927 diadakan
suatu rapat di Bandung yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Partai Serikat
Islam, Budi Utomo, Pasundan, Sumatranen Bond dan kamu Betawi. Rapat yang
dipimpin Partai Nasional itu sepakat
membentuk suatu badan kerjasama Politik Kebangsaan Indonesia ( PPKI ).
Lahirnya Politik Kebangsaan
Indonesia mendapat respon dalam kongres pada tahun 1928. Dalam kongres itu
dikemukakan bahwa ada pertentangan tajam antara yang dijajah dan penjajah.
Belanda, merupakan suatu kekuatan imperialisme yang mengeruk kekayaan bumi
Indonesia. Hal ini merusak tatanan sosial, ekonomi dan politik Indonesia. Untuk
mengatasi keadaan ini perlu terlebih dahulu dicapai kemerdekaan politik. Tiada
dapat disangkal bahwa ada unsur-unsur Marxiistis yang mempengaruhi sikap ini.
Pemikiran ini kemudian disebar dalam rapat-rapat, kursus-kursus dan
sekolahan-sekolahan serta organisasi-organisasi pemuda yang didirikan oleh PNI.
Pers PNI yang terdiri dari surat-surat kabar Banteng Priangan ( Bandung ) dan
Persatuan Indonesia ( Jakarta ) juga membantu penyebaran pandangan ini. Dengan
demikian kegiatan PNI dengan pesat menarik perhatian massa. Jumlah anggota PNI
pada tahun 1929 diperkirakan 10.000 orang, yang tersebar antara lain di
Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang dan Makassar.
Perkembangan PNI mengkhawatirkan
pemerintah Hindia Belanda. Dalam pidato pembukaan voksraad 1928 gubernur Jenderal
menganjurkan agar rakyat Indonesia menghindari nasionalisme yang ekstrim.
Golongan konservatif Belanda mendirikan organisasi sendiri dengan
Vaderiendesche Club pada tahun 1929 sebagai imbangan. Mereka mendesak
pemerintah agar bertindak tegas terhadap PNI. Pers Belandapun membantu sikap
ini.
Pada tahun 1929 pemerintah Hindia
Belanda mulai melarang . Polisi dan tentara
memasuki organisasi ini, juga pegawai-pegawai sipil dari Departemen
Perang dilarang. Meskipun demikian PNI berkembang terus. Ir. Sukarno bahkan
menyatakan bahwa Indonesia akan mencapai
kemenangan bila perang Pasifik meletus.
Sementara itu tersebar desas-desus
bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan. Pada tahun 1930 pemerintah Belanda
percaya desas-desus ini dan memerintahkan penangkapan atas nama para pemimpin
PNI di pusat maupun di cabang-cabangnya. Empat tokoh PNI, yaitu Ir.Sukarno, R.
Gatot Mangkupraja, Maskoen Soemadiredja dan Soepriadinata, diajukan ke
pengadilan Bandung. Ir. Sukarno kemudian dijatuhi hukuman pembuangan.
Dalam bulan April 1931 anggota-anggota
PNI lain membubarkan organisasi ini, namun tidak semua anggota menyetujui
tindakan ini. Sebagian mendirikan organisasi baru dengan nama Pendidikan
Nasional Indonesia ( PNI-baru ) dipimpin Drs. Muhammad Hatta dan Syahrir, sebagian
lagi mendirikan Partai Indonesia (Partindo) dipimpin Mr. Sartono. Kedua partai
ini sepakat bahwa tujuan utamanya adalah kemerdekaan Indonesia, tetapi mereka
berbeda dalam cara pencapaiannya. PNI baru menekankan perlunya
pemimpin-pemimpin yang cakap berwibawa, dan jujur, sebab itu mementingkan
pembentukan kader dan sebab itu pula nama organisasinya adalah Pendidikan
Nasional Indonesia. Partindo ( Partai Indonesia ) tetap mementingkan pengerahan
massa untuk mencapai maksud tersebut.
Persolan bangsa kita sekarang adalah masalah kemiskinan yang tidak teratasi dan tidak terencana . Di
negara-negara maju angkatan kerjanya
pindah dari sector pertanian ke sector
industri kemudian ke jasa. Di Indonesia jika
dilihat beberapa ciri penduduk
pedesaan maupun perkotaan, maka tidak memungkinkan mereka langsung
beralih ke sector industri, terlebih industri modern yang canggih. Yang
terjadi adalah perpindahan dari pertanian ke sektor jasa sehingga yang muncul
adalah penggususran di kota-kota besar. Jasa yang di hasilkan tidak banyak memerlukan keahlian, pendidikan
khusus atau latihan sehingga banyak penduduk desa secara berangsur pindah
pekerjaan ke jasa angkutan, perdagangan kecil seperti pedagang kakilima, buruh
bangunan, tukang becak, buruh pelabuhan dan pekerjaan umum lainnya. Akibatnya
adalah terhambatnya kreatifvitas masyarakat dalam menghasilkan kapasitas
produksi yang mempubyai nilai advantage.
Apabila
kecenderungan-kecenderungan mengenai prosses yang masih tetap diwarnai dominasi peranan Negara, rakyat
masih tetap menjadi konsumen pembangunan
dan masih adanya semangat “ Politik Etis”, ternyata benar maka
sebenarnya proses pembangunan kita
sangatlah memprihatinkan. Oleh karena patut ditinjau kembali strategi dan
paradigma pembangunan yang mampu membawa perubahan struktural maupun
institusional.
Simpulan
Kebangkitan Nasional 100 tahun yang silam
suatu momentum sejarah yang penting. Ia merupakan barometer sejarah yang
penting dalam membangun Keindonesiaan kita ke depan . Konsep perjuangan kaum pergerakan mampu menerobos zaman yang belum terpikirkan
di kala itu. Nilai-nilai kesetikawanan sosial
menjadi perekat dan spirit dengan
melawan arus zaman,. Ia tidak mengenal pahit getirnya penjara bahkan melawan
moncong senjata untuk mengangkat harkat dan martabat bangsanya,
sayangnya di alam kemerdekaan ini
nilai-nilai kejuangan mulai redup, seperti telah sehingga visi misi ke
Indonesiaan kita di pertanyakan kembali.
Satu Abad kebangkitan nasional
semestinya rumusan kebangsaan untuk
menatasi kemiskinan sudah harus jelas.
Negara harus menumbuhkan nilai-inilai ksetkawanan sosial yang berbasis pada
sektor pertanian dan perkebunan seperti
yang telah di rintis oleh para kaum pergerakan. Demokrasi akan menjadi mala
petak jika kekuatan ekonomi tidak ada. Kehancuran negara berbagai suku bangsa
di abad ke-21 karena tidak mampu melawan kemiskinan. Itulah sebabnya,
kemandirian bangsa harus diteggakkan kembali.
Bibliografi
John O. Sutter.
1959. “Indonesianisasi Politics a Changing
Economy, 1940-1950 Volume II. The
Indonesian Economi During The Revolution” Department of Far Eastrn Stdies
Cornell University,
Itaca New York
Jilid.II
John O. Sutter.
1959. “Indonesianisasi Politics a Changing
Economy, 1940-1950 Volume III. Sovereign Indonesia
Strivers for a National Economy ” Department of Far Eastrn
Stdies Cornell
University, Itaca New York Jilid.II
John O. Sutter. 1959. “Indonesianisasi Politics a
Changing Economy, 1940-1950 Volume II. Southeast Asia
Program, Volume IV. Sovereign Indonesia
Strivers for a National Economy: Political Attitudes Towards the Economy,
Foreign Investment and Nationalization ” Department of Far Eastrn Stdies
Cornell University,
Itaca New York
Jilid.II
Kahin, Audrey R
1990, Pergolakan
Daerah pada awal Kemerdekaan. Jakarta:
Grafiti.
Kahin, George Mc.Turnan
1995, Refleksi
Pergumulan Lahirnya Republik
Nasionalisme dan Revolusi
Indonesia Jakarta: Universitas Sebelas Maret Press
Noegroho Notosusanto ,dkk.
Sejarah Nasional Jilid VI
